Dalam upaya mempercepat swasembada pangan pada 2025, Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku menggelar rapat tindak lanjut Rakornas Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Distan Maluku pada Kamis (19/12/2024) dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian.
Selain itu, perwakilan dari berbagai instansi lain, termasuk BAPPEDA Provinsi Maluku dan Kodam XVI/Pattimura, turut ambil bagian dalam diskusi strategis tersebut.
Target Nasional dan Tantangan Lokal
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Pertanian Maluku, Dr. Ilham Tauda, menjelaskan bahwa target nasional pada 2025 adalah mencapai luas tanam 20 juta hektar dengan produksi 67,63 juta ton beras. Target ini mencakup peningkatan sebesar 50% dari tahun sebelumnya.
Namun, Dr. Tauda menyoroti tantangan utama, yaitu lahan sawah seluas 6.000 hektar yang tidak produktif akibat kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku melaporkan potensi tambahan luas tanam dari rehabilitasi irigasi pusat sebesar 150 hektar, dana alokasi khusus (DAK) sebesar 183 hektar, P3TGAI sebesar 929 hektar, dan pompanisasi sebesar 1.030,2 hektar. Dinas PUPR Provinsi Maluku juga berkomitmen memperbaiki irigasi yang rusak dan mengusulkan perbaikan bendungan melalui DAK pada 2025.
Untuk kebutuhan pupuk, alokasi subsidi sebanyak 10.393 ton hanya mencakup sebagian dari total kebutuhan 14.960 ton. Kepala BSIP Maluku, Dr. Kardiyono, menyarankan kolaborasi dengan BBI dan BBU untuk memastikan ketersediaan benih berkualitas. Saat ini, sebagian besar benih padi masih bergantung pada pasokan dari luar Maluku.
Sinergitas Distan Maluku dan Instansi Terkait
Sinergitas menjadi kunci utama dalam mendukung swasembada pangan di Maluku. Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku berkomitmen mengawal program ini, dengan tugas TNI menjaga tanaman padi dan Polri menjaga tanaman jagung.
Selain itu, BINDA Maluku berperan mengidentifikasi masalah seperti sengketa lahan, politisasi kelompok tani, serta kekurangan tenaga penyuluh. Kolaborasi antar-instansi menjadi dasar penting dalam menyelesaikan berbagai hambatan tersebut.
Provinsi Maluku merancang sejumlah strategi utama untuk mencapai swasembada pangan. Beberapa di antaranya meliputi:
- Pembentukan Satgas Pangan untuk mendukung swasembada beras dan jagung.
- Peningkatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan TNI-Polri.
- Penyediaan kebutuhan benih melalui Kementerian Pertanian.
- Pengoptimalan distribusi pupuk langsung ke petani melalui eRDKK.
- Perbaikan jaringan irigasi di bawah kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten.
- Penyediaan alat dan mesin pertanian.
- Pemanfaatan skema pembiayaan melalui KUR Pertanian dan Asuransi Tani.
Dukungan dari kabupaten dan kota sangat penting untuk merealisasikan target luas tanam beras dan jagung pada 2025.
Apresiasi dan Optimisme oleh Distan Maluku
Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Dr. Ir. Dyah Susilokari, M.P., juga menyampaikan apresiasi terhadap kesigapan Distan Maluku dalam menindaklanjuti hasil Rakornas.
“Kerja sama semua pihak, termasuk petani, pemerintah, dan instansi lainnya, menjadi modal utama untuk merealisasikan ketahanan pangan nasional,” ujar Dyah.
Langkah Nyata Menuju Masa Depan Pangan Maluku
Rapat ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga penegasan bahwa swasembada pangan adalah tanggung jawab bersama. Dukungan penuh dari berbagai pihak menunjukkan bahwa Provinsi Maluku siap menjadi pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Dengan kolaborasi yang kuat, komitmen yang tinggi, dan strategi yang terencana, Provinsi Maluku optimis mampu menjawab tantangan sekaligus merealisasikan visi besar swasembada pangan pada 2025.
Tinggalkan Balasan