Menteri ESDM Pantau Ketersediaan BBM Nelayan Maluku

660 Views –
Menteri ESDM Pantau Ketersediaan BBM Nelayan Maluku

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku untuk memantau ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan bahwa pasokan BBM untuk para nelayan berada dalam kondisi aman sehingga aktivitas melaut tidak terganggu selama momen penting tersebut.

Dalam pernyataannya di Ambon, Rabu, Bahlil menekankan bahwa Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki kebutuhan khusus terhadap BBM. Ia menyebutkan, distribusi BBM yang lancar sangat penting untuk memastikan kelangsungan aktivitas nelayan, terutama menjelang hari besar keagamaan.

“Provinsi Maluku harus dipastikan aman pasokan BBM-nya agar aktivitas nelayan berjalan lancar. Alhamdulillah, hasil pantauan menunjukkan ketersediaan BBM cukup untuk kebutuhan 20 hari ke depan. Ini masuk dalam kategori aman,” ujar Bahlil.

Menteri ESDM : SPBUN Solusi BBM Untuk Nelayan

BBM subsidi untuk nelayan dapat diperoleh melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Di Kota Ambon, SPBUN terletak di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tantui. Nelayan yang ingin membeli BBM di SPBUN harus memiliki barcode dan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.

Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses kepada nelayan yang membutuhkan BBM dalam jumlah tertentu sesuai kapasitas kapal mereka. “Nelayan yang sudah terdaftar dapat mengambil BBM untuk perjalanan jauh, misalnya ke Pulau Banda, dengan perencanaan yang mencakup perjalanan pergi-pulang,” jelas Bahlil.

SPBUN merupakan bagian dari program pemberdayaan yang bertujuan mendukung masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Program ini tidak hanya membantu nelayan mengakses BBM dengan mudah, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi kemiskinan di kawasan pesisir. Selain itu, program ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“SPBUN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir, khususnya mereka yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan,” tambah Bahlil.

SPBUN dirancang khusus untuk kapal berukuran di bawah 30 Gross Tonnage (GT) yang memiliki dokumen resmi, seperti pas kapal dan tanda daftar kapal perikanan. Dokumen-dokumen ini memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan akses yang adil kepada nelayan.

Mentri ESDM Bahas Kapasitas dan Distribusi BBM di SPBUN

SPBUN 88.791.01 di Kota Ambon telah beroperasi sejak tahun 2021 dan menyediakan dua jenis BBM, yaitu Biosolar dan Dexlite. Pasokan BBM ke SPBUN ini berasal dari Integrated Terminal BBM Wayame. Saat ini, rata-rata penyaluran Biosolar di SPBUN Ambon mencapai 4,56 kiloliter (KL) per hari, sementara Dexlite disalurkan sebanyak 0,52 KL per hari.

Sebanyak 12 SPBUN telah tersebar di berbagai wilayah Maluku, termasuk kawasan Tantui, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon), Kota Tual, dan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penyebaran SPBUN ini memastikan bahwa nelayan dari berbagai daerah memiliki akses yang merata terhadap BBM.

Bahlil menegaskan bahwa keberadaan SPBUN sangat mempermudah nelayan dalam mengisi bahan bakar. Kemudahan ini memungkinkan mereka lebih fokus pada aktivitas melaut tanpa harus khawatir kehabisan BBM. Dengan ketersediaan BBM yang terjamin, nelayan dapat beroperasi lebih efisien, meningkatkan hasil tangkapan, dan mendukung perekonomian lokal.

“Kehadiran SPBUN sangat penting untuk memastikan nelayan mendapatkan BBM dengan mudah. Ini juga mendorong keberlanjutan usaha mereka,” katanya.

Kementerian ESDM bekerja sama dengan berbagai pihak untuk terus meningkatkan layanan kepada nelayan. Selain itu, pemerintah terus mendorong edukasi kepada nelayan terkait penggunaan BBM bersubsidi yang tepat sasaran.

Pemantauan ketersediaan BBM oleh Menteri ESDM di Maluku mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung nelayan sebagai bagian penting dari perekonomian Indonesia. Melalui SPBUN, nelayan mendapatkan akses yang lebih mudah dan terorganisir terhadap BBM, sehingga mereka dapat terus berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Dengan kerjasama semua pihak, kebutuhan dasar masyarakat pesisir, terutama BBM, akan terus terpenuhi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *